Bengkulu Utara, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) H. Fitriyansyah, S.STP, MM mengikuti pertemuan rapat inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara daring via zoom meeting, di Ruang rapat Setdakab BU, Selasa (24/1/2023).
Rapat diikuti oleh Asisten II, Kabag Perekonomian Pemkab BU, dan staf ahli terkait. Agenda yang dibahas pada rapat ini ialah strategi dalam mengatasi kenaikan angka inflasi.
Mendagri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa beberapa komoditas yang mengalami kenaikan pada bulan lalu yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, beras, kedelai, daging sapi dan gula pasir, terjadi kenaikan harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan merek minyak kita akibat pasokan yang terhambat, diangka HET 14.000/L atau 15.500/kg.
Pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan RI juga telah berupaya dalam memastikan ketersedian pasokan, stabilisasi harga dan komitmen pelaku usaha untuk tetap kondusif.
“Distribusi Migor hasil Domestic Market Obligation (DMO) melalui BUMN, beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim di beberapa pelabuhan sehingga menghambat distribusi ke daerah dan beberapa tidak sampai ke pasar tradisional,”jelasnya.
Sementara itu, Sekda H. Fitriyansyah S.STP, MM menerangkan bahwa Pemkab BU telah menerapkan program tanam berupa cabe, bawang dan tanaman pekarangan yang terus disosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan perkarangan rumah, sehingga nantinya dapat mengurangi sedikit pengeluaran untuk membeli bahan pokok, dengan menjaga produksi komoditas pertanian terjada sehingga harga terkendali dan inflasi terjaga.
“Gerakan menanam atau program tanam bahan pangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok tani dan wanita, masyarakat juga dapat memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam bahan pokok multikultural seperti cabe dan bawang serta tanaman toga dan lainnya sehingga dapat bermanfaat dan mengurangi sedikit pengeluaran untuk membeli bahan pokok dengan menjaga produksi komoditasi daerah untuk menjaga inflasi,”ucapnya.
Beliau juga menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan BULOG, kemudian mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM) dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. (MCBU/nd/dc).
